Adapun sejumlah tuntutan yang mereka suarakan, senada dengan tuntutan buruh secara Nasional, yakni menolak kenaikan harga BBM, Meminta pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya ditetapkan sebagai hari libur nasional, Meminta diberlakukannya Jaminan Sosial pada 1 Januari 2014, Tolak Upah Murah, Hapus Outsoursing dan Menolak UU Kamnas dan Ormas.
Sementara tuntutan buruh secara lokal, yakni Meminta Pemko Batam mendukung buruh supaya gugatan UMK 2013 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dibatalkan, meminta Pemko Batam mengupayakan adanya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Batam, karena permasalahan yang ditangani dalam pengadilan tersebut 95 persen masalah buruh Batam, dan meminta realisasi janji Presiden untuk bantuan 20 bus untuk karyawan di Provinsi Kepri.
Selain itu, buruh juga meminta Pemko Batam suapaya membuat pelatikan terhadap pekerja Batam untuk dapat bersaing dengan pekerja asing. Terakhir buruh meminta Ranperda tenaga kerja segera disahkan menjadi Perda.
Adapun perwakilan buruh yang menyampaikan tuntutan kepada Wali Kota Batam diantaranya Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Batam, Yoni Mulyo Widodo, Ketua Konsolidasi SPSI, Syaipul Badri, dan Ketua Konsolidasi SBSI, Makmur Siahaan.
Ahmad Dahlan, menanggapi tuntutan buruh, mengatakan daerah tak punya kewenangan menurunkan harga BBM, sesuai dengan pidato Presiden RI, hal itu terjadi karena kondisi keuangan negara yang tak lagi mampu melakukan subsidi.
Terkait Jaminan Sosial pada 1 Januari 2014, dan hari libur Nasional pada 1 Mei setiap tahun, lanjut Dahlan, akan segera terealisasi. Bahkan di kota Batam mulai tahun depan pada 1 Mei akan menjadi hari libur.
Mengenai bantuan BUS yang telah dijanjikan Presiden, tahun 2013 akan terealisasi 10 BUS sebagai tahap pertama. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan.
Mengenai pelatihan kepada pekerja Batam, kata Dahlah, dia sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Binarakas. Hasilnya, Balai Latihan Kerja (BLH) akan dihidupkan kembali di Batam. Jika ada lahannya, maka secepatnya Dirjen bersedia membangun BLH yang baru di Batam. Masalah lahan ini, Pemko Batam siap memfasilitasi dengan BP Batam.
Mengenai PHI, aku Dahlan, sudah menyurati Ketua Mahkama Agung (MA). Dan dalam waktu dekat ini, Dahlan juga berjanji akan menemui kembali Ketua MA untuk mendapatkan kepastian. Sebab, sebelumnya pembanguanan PHI di Batam sudah disetujui, namun masih terkendala lahan.
Ketua DPRD Batam, Surya Sardi yang juga ikut melakukan pertemuan dengan perwakilan buruh, mengatakan Badan legislatif (Baleg) akan menjadwalkan kembali Ranperda tenaga kerja. Pada tahun 2013 ini, Surya berjanji akan segera disahkan menjadi Perda. (DIT)
Tidak ada komentar: