Namun Dahlan berkelit dengan mengatakan, Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang telah ditetapkan Gubernur sekitar Rp2.685, tidak bisa diubah. Mekanisme pembahasan UMK sudah melalui Dewan Pengupahan Kota (DPK), namun tidak ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, sehingga diserahkan ke pemerintah.
Ketua PC Pariwisata dan Humas KSPSI, Subri Wijanarko menyatakan tidak puas dengan jawaban tersebut. Menurutnya ketika rekomendasi di tangan pemerintah, ada upaya Walikota memanggil unsur-unsur dari serikat pekerja, buruh dan DPK bertemu dengan Pemko dan Pemprov, hingga menimbulkan gejolak di arus bawah. Untuk itu kehadiran mereka kali ini selain menolak UMK 2015, juga meminta Pemko transparan dengan apa yang terjadi sebelum UMK diputuskan. Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah pekerja saat ini karena adanya oknum buruh yang diam-diam bermain dengan Walikota.
Dahlan yang awalnya membantah terkait pertemuan yang dimaksud. Karena suasanah mulai memanas dan terus didesak, akhirnya mengakui ada pertemuan di Sanur. Namun ia tidak ingat dengan siapa saja karena takut salah. Tapi ia menegaskan, mereka mewakili serikat pekerja (DK/Raffi).
Tidak ada komentar: